TUGAS PORTOFOLIO

NA'ILIR ROKHMAH / 2108049031

Materi yang saya peroleh melalui kuliah ke-3

 

KONSEP DAN IMPLEMENTASI PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PADA PENDIDIKAN VOKASI

 

Konsep Public Private Partnership

PPP memiliki definisi yang beragam. Secara sempit, PPP dapat diartikan sebagai kesepakatan formal seperti penyediaan infrastruktur atau diarti-kan secara luas yang mencakup segala jenis kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta (LaRocque, 2008: p.7). Menurut Komisi PPP Inggris (Commission on UK PPPs), PPP adalah ‘suatu hubungan berbagi risiko berdasarkan kesepakatan antara pihak pemerintah dan swasta (termasuk sukarelawan) untuk mendorong kebijakan publik yang diinginkan. Imple-mentasinya berupa hubungan jangka panjang dan fleksibel, yang dituang-kan dalam kontrak, untuk menyediakan layanan yang didanai publik’.

Secara umum PPP memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

a. Bersifat formal

b. Merupakan hubungan jangka panjang bagi para pihak

c. Berfokus pada hasil

d. Ada unsur berbagi risiko bagi para pihak

e. Pihak swasta mencakup lembaga komersial dan sukarelawan

 

Karakteristik PPP dalam Pendidikan Vokasi:

1.       Mekanisme pendidikan yang dijalankan dengan skema PPP memperkuat kapasitas dan kemampuan para pengajarnya.

2.   Lembaga pendidikan vokasi dan pihak swasta bersama-sama mengelola penawaran (supply) dan permintaan (demand)

3.    Pelaksanaan program dilaksanakan berdasarkan prinsip kerja sama (partnership) dengan otonomi dalam hal keuangan dan kepegawaian yang melibatkan para pengambil keputusan

 

Public Private Partnership Pendidikan Vokasi di Inggris:

Kategori PPP : Program Filantropi Swasta dan Program Infrastruktur Sekolah

Program PPP: Program Akademi (Academies Programme) dan Program Pendanaan Swasta
(Private Finance Initiative)

Implementasi Program PPP di Indonesia

Program PPP sangat penting untuk diimplementasikan pada pendidikan vokasi di Indonesia, mengingat kapasitas pemerintah untuk menyediakan infrastruktur pendidikan masih terbatas. Di samping itu, dunia usaha dan industri memiliki kebutuhan yang tinggi atas lulusan yang memahami praktik kerja dan memiliki keterampilan khusus. Program PPP dapat menjadi jembatan untuk menyatukan pandangan dan mengidentifikasi kesesuaian metode pembelajaran agar peserta didik memperoleh keterampilan secara maksimal.

Jenis program PPP bidang pendidikan secara umum antara lain:

a. Pendanaan pendidikan

b. Penyelenggaraan pendidikan

c. Pengembangan kebijakan pendidikan

d. Dukungan kegiatan sekolah

e. Dukungan kegiatan siswa

 

PPP dalam pendidikan vokasi memiliki karakteristik sebagai berikut:

a.    Mekanisme pendidikan yang dijalankan dengan skema PPP mem-perkuat kapasitas dan kemampuan para pengajarnya. Hal ini ter-kait dengan kemampuan pedagogi para pengajar, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman.

b.    Lembaga pendidikan vokasi dan pihak swasta bersama-sama mengelola penawaran (supply) dan permintaan (demand). (Lihat Tabel 1).

Kedua pihak sama-sama terlibat dalam menentukan permintaan dan penawaran atas suatu kegiatan pendidikan vokasi.

c.    Pelaksanaan program dilaksanakan berdasarkan prinsip kerja sama (partnership) dengan otonomi dalam hal keuangan dan kepegawaian yang melibatkan para pengambil keputusan (Gondinet & Gouchon, 2014: p.6).

 

 

Public Private Partnership di Inggris

Inggris merupakan negara yang memiliki nilai proyek PPP terbesar di Eropa untuk tahun 2012. Pemerintah Inggris menggunakan PPP untuk membiayai pembangunan banyak sektor: transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kantor-kantor pemerintah (Hall, 2015: p.8-9).

Peran swasta dalam menyediakan layanan dan pendanaan pendidikan semakin meningkat. Tren utama yang terjadi adalah berkembangnya bentuk-bentuk keterlibatan swasta dalam dunia pendidikan melalui program PPP (LaRocque, 2008, p.8). Skema yang dilakukan dalam program PPP umumnya mencakup dua model, yaitu:

1.    Pemerintah melakukan kemitraan dengan swasta yang dituang-kan dalam kontrak kemitraan untuk menyediakan layanan pendidikan secara bersama-sama.

2.    Pihak swasta terlibat secara langsung dalam pelayanan pendidik-an yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Tujuan program PPP tidak hanya pendidikan, namun dapat mencakup tujuan sosial dan ekonomi. Adanya program ini menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan telah berubah dari model tradisional yang selalu harus disediakan pemerintah (LaRocque, 2008, p.8) menuju model baru yang lebih modern. Untuk pendidikan dasar dan menengah, program PPP dapat diklasifikasi menjadi 7 kategori sebagai berikut:

PPP dalam pendidikan vokasi memiliki ciri yang khas, karena dapat menjadi pendekatan yang komprehensif untuk semua aspek, seperti pendanaan, infrastruktur, kualitas, pelatihan pengajar, layanan dan evaluasi pendidikan vokasi (Sharma, 2015: p.2). Program ini memiliki peran penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan vokasi karena memungkinkan komunikasi yang sering antara lembaga pendidikan dan perusahaan (Hawley, 2007: p.1).

Pengembangan keterampilan di sekolah vokasi sangat memerlukan kolaborasi dan kerjasama (partnership) dengan dunia usaha, dengan dikoordinasi oleh pemerintah. Kolaborasi yang baik antara lembaga pendidikan vokasi dan dunia usaha telah menjadi kunci sukses pelaksanaan program partnership. Pelaksanaan program partnership tidak didorong oleh kepentingan pribadi masing-masing pihak, namun dilandasi oleh kesadaran untuk mencapai pertumbuhan industri dan pertumbuhan ekonomi yang harus dicapai secara bersama-sama oleh pemerintah dan swasta (Sharma, 2015: p.3).

Strategi pengembangan keterampilan diarahkan untuk mendorong pelaksanaan program PPP secara nasional. Program PPP harus dijalankan sesuai dengan kerangka atau kontak yang disepakati antara sekolah vokasi dan perusahaan. Baik pemerintah maupun swasta yang telibat dalam PPP harus dapat mengidentifikasi kelemahan program ini. Pihak swasta melakukan partnership dengan sekolah vokasi bukan untuk mencari keuntungan (profit) dari kegiatan pendidikan, melainkan untuk berkontribusi dalam pengembangan keterampilan. Hal ini memerlukan komitmen bersama secara nasional untuk menempatkan kepentingan strategis atas investasi pendidikan (Sharma, 2015: p.3). Contoh program PPP yang dilaksanakan pada pendidikan vokasi di Inggris dapat dilihat pada Tabel 3.

 

KESIMPULAN HASIL DISKUSI KELOMPOK

Dari hasil diskusi kelompok dan dari hasil saya membuatresum, dapat disimpulkan bahwa:

1.        PPP dapat diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan Pendidikan vokasi namun dengan catatan harus sesuai dengan procedural dan didukung oleh pihak – pihak yang terkait.

2.        Agar PPP dapat berjalan dengan baik perlu adanya pengajar yang kompeten, hal ini bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan magang guru yang bisa bekerja sama dengan DUDIKA. Dengan melakukan kegiatan magang guru, maka guru akan mengupgrade pengetahuannya dan bisa disampaikan kepada siswa – siswanya.

3.        Pembelajaran praktik harus lebih diutamakan dibanding pengetahuan. Hal ini bertujuan agar ketika siswa lulus sudah matang dalam hal bekerja sesuai dengan bidangnya

4.        Lembaga Pendidikan vokasi dan pihak swasta sudah bekerja sama dengan baik terkait hal bersama – sama mengelolah supply and demand.

5.        Untuk membuat keterampilansiswa berkembang khususnya di pendidikan vokasi maka sangat memerlukan kolaborasi dan kerjasama (partnership) dengan DUDIKA dan dengan dikoordinasi oleh pemerintah.